BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

SLEMAN(1/12/2015) - Kegiatan ini sebagai bentuk manifestasi media konsolidasi segenap anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) dengan pemangku kepentingan di daerah, ditengah tuntutan dan tantangan daerah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang tidak lama lagi, daya saing dan kemandirian menjadi key-words ditengah kuatnya perdagangan bebas, demikian sambutan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Aspirasi Daerah Anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Pemangku Kepentingan di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Percepatan Pembangunan Daerah, di Sleman,Yogyakarta Selasa (1/12).

Lebih lanjut Sultan HB X mengatakan daya upaya diperlukan untuk mensetrategikan pembangunan daerah untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, hal tersebut tidak terlepas dari keinginan DPD RI, untuk mendengar dan memperjuangkan kepentingan dimaksud.

?Saya kembali mengingatkan visi pembangunan jangka panjang DIY, sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera hal itu semakin nyata untuk diwujudkan ketika dihadapkan pada tantangan bahwa era MEA sudah didepan mata? tambah nya.

Potensi kekuatan yang nyata sebagai motor penggerak perekonomian DIY berada dalam koridor perekonomian pada wilayah Jawa bagian selatan, hal tersebut perlu dukungan segenap pemangku kepentingan, karenanya pembangunan infrastruktur setrategis di DIY, sebagai pusat peradaban baru diperlukan percepatan.

Adanya Bandara baru bertaraf internasional di Kabupaten Kulon Progo, diharapkan dapat menjadi pintu gerbang perekonomian yang sekaligus sebagai penggerak perekonomian dengan scala regional.

Demikian pula pembangunan jalan Tol dan JJLS serta jaringan antar inter moda mampu menunjang tumbuhnya iklim investasi daerah yang kondusif, murah dan kompetitif.

Sementara Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas menjelaskan Rakor anggota DPD RI dengan pemangaku kepentingan di DIY merupakan yang ke-2 kalinya di tahun 2015, rakorda ke-1 difokuskan untuk menyampaikan kinerja anggota DPD RI dan peneyerapan aspirasi masyarakat di DIY, serta terkait dengan pembangunan di daerah serta menampung usulan masyarakat dalam rangka Prolegnas prioritas 2016, rakor ke-2 diharapkan dapat melanjukan pelaksanaan program pembangunan yang sedang berjalan, kendala yang dihadapi serta solusi dan penyerapan aspirasi pembangunan daerah dalam rangka penyusunan RAPBN tahun 2016

MEA merupakan tujuan integrasi ekonomi regional Asia tenggara akan diberlakukan 2015, karakteristik MEA berbasis pada pasar tunggal dan produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang adil, kawasan yang terintegrasi dalam hal ekonomi global.

?MEA akan memberikan sejumlah dampak positif dan manfaat, antara lain mendorong arus investasi dari luar negeri yang akan menciptakan efek ganda dalam berbagai sektor dalam bidang ekonomi, pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang potensial dan menjajikan? tambahnya.

Hadir dalam Rakor ini, Perwakilan Kemendagri, Pimpinan dan Wakil Anggota DPD RI, Perwakilan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasiperwakilan Bupati/Wali Kota, anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota, SKPD DIY dan Kabupaten/Kota terkait, perwakilan Perguruan Tinggi dan LSM, dilanjutkan dengan paparan oleh para nara sumber DR.Ir Joko Wiyono, Drs. Taviv Agus Rayanto,M.Si, Prof Mudrajat Kuncoro.(i88)

?

?

?

YOGYAKARTA (30/11/2015) ? Bertempat di Bangsal Kepatihan Yogyakarta Gubernur DIY Hamengku Buwono X melantik dan mengambil sumpah anggota Komisi Informasi DIY periode II/ 2015-2019. Rekrutmen para anggota terlantik melalui seleksi uji lisan fit and proper test oleh tim untuk kemudian dilakukan uji publik sehingga menghasilkan lima anggota berasal dari masyarakat umum Harwan Iskandar, Suharmanik Listiana SSos, Dewi Amanatun Suryani SIP MPA, Warsono SH dan berasal dari pemerintahan Drs Martan Kiswoto MA.

Dalam sambutannya Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipo Pramono mengatakan sangat mengapresiasi political will Gubernur DIY yang sudah banyak merintis sebagai pioner nasioanal dalam hal keterbukaan informasi dan peyanan informasi publik bahkan sebelum lahirnya UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi? publik. ?Sikap terbuka DIY ditandai adanya semacam komisi informasi, ombusmen daerah dan sudah mengembangkan e-government. Beberapa waktu yang lalu juga Komisi Informasi ?beserta Gubernur DIY menerbitkan poster ?sabda sultan? ?yang mengajak SKPD dan masyarakat untuk terbuka? ini? pertama ada, di DIY? jelasnya.

Sedangkan Gubernur DIY dalam sambutannya mengatakan Komisi Informasi adalah lembaga independen berdasarkan UU? 14/2008 yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik dengan cara mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi. ?Undang-undang menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik, pada saat yang sama tidak semua informasi publik bisa dibuka. Oleh karenanya dalam kasus ini masyarakat dapat mengajukan keberatan melalui penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi. Keberadaan Komisi Informasi semangatnya adalah untuk melindungi hak masyarakat secara lebih transparan, lanjut Gubernur.

Hadir menyertai Gubernur DIY, jajaran pimpinan sipil dan TNI/Polri, anggota Forkompimda DIY, DPRD DIY, Kejati DIY, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, SKPD DIY, tamu undangan lainnya. (m99n)

YOGYAKARTA (26/11/2015) Salah satu sebab yang dapat menimbulkan kerusakan dan musnahnya aset pemerintah dan publik adalah karena terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi berupa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sehingga kerugian dapat dikurangi bahkan dicegah.

Demikian disampaikan Gubernur DIY, Hamengku Buwono X, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda DIY, Drs. GBPH. Yudhaningrat, MM, pada pembukaan acara Kontinjensi/Rencana Operasi Kedaruratan Kebakaran, Rabu (26/11) di Hotel Grand Quality Yogyakarta.

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan bahwa jalinan kerjasama antara aparat pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam rangka mencegah maupun mengatasi bahaya kebakaran. ?Kebakaran dapat dicegah mulai dari perencanaan darurat kebakaran, organisasi/unit penanggulangan kebakaran, penyediaan jalur evakuasi, penyediaan sarana dan fasilitas dalam menghadapi kebakaran, serta pembinaan dan latihan seperti pada kegiatan ini,? kata Gubernur.

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Ir. Agung Mulyana, M.Sc, melalui sambutannya yang dibacakan oleh Kasubdit Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran Ditjen Pemerintahan Umum, Drs. Ramses Hutagalung, MM, mengatakan bahwa kebakaran menempati posisi kedua intensitas kejadian bencana yang tertinggi di Indonesia dimana nomor satunya adalah banjir. Menurut Agung, tingginya tingkat kebakaran tersebut diakibatkan karena pemerintah daerah lebih mengutamakan kesiapsiagaan responsif waktu tanggap kebakaran daripada preventif dan penegakan hukum.

?Oleh karena itu, saya menghimbau agar Pemda lebih mengedepankan pencegahan, pengendalian, pemadaman dini dengan menggerakan sumber daya? masyarakat dan korporasi, sehingga kinerja Pemda dalam pengurangan risiko kebakaran dapat lebih optimal,? kata Agung.

Kegiatan Kontinjensi/Rencana Operasi Kedaruratan Kebakaran akan difokuskan pada enam hal. Pertama,? memahami manajemen kebakaran pada tahap pencegahan, waktu kejadian, dan paska kebakaran, serta landasan hukum dalam merumuskan kerangka regulasi (Perda dan SOP Kebakaran dan Penyelamatan). Kedua, memahami pencegahan, pengendalian dan pemadaman dini untuk pengurangan risiko bencana. Ketiga, memahami peran institusi dan tugas fungsi pemadam kebakaran dalam menyelamatkan jiwa, harta, benda dan lingkungan dari kebakaran dan bencana.

Keempat, memahami teori, simulasi dan praktek pencegahan, pengendalian dan pemadaman dini kebakaran. Kelima, mampu melakukan praktek SOP Koordinasi Operasi Darurat Kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung publik, pemukiman, hutan, lahan gambut dan perkebunan. Keenam,? mampu melatih pemberdayaan masyarakat dan Korporasi dalam pencegahan, pengendalian kebakaran hutan, lahan gambut dan perkebunan serta semak belukar.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, Heru Suroso,SH, melalui laporan penyelenggaraannya menyampaikan kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 25-28 November 2015 dengan peserta berasal dari unsur TNI/Polri, BPBD Kabupaten/Kota, dan dari Pemda DIY. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas kontinjensi dalam menghadapi situasi kebakaran. Diharapkan setelah mengikuti acara ini, para peserta dapat memiliki keahlian kontinjensi pemadaman kebakaran dengan level mendekati profesional. (hdi)

YOGYAKARTA (25/11/2015) ? Bertempat di Gedung Unit IX Kepatihan Yogyakarta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Dr Ir Didik Purwadi MEc memberikan pengarahan workshop evaluasi 8 Desa percontohan pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan tahun 2015. Peserta terdiri para Kepala Desa/ Ketua Tim Pangan Desa, Ketua BPD dan pendamping dari 8 desa Percontohan, serta anggota pokja ahli dan teknis DKP DIY dan Kabupaten/Kota se DIY.

Dalam laporan terulis Kepala BKPP DIY selaku Sekretaris DKP Daerah Ir Arofa Noor Indriani Msi workshop diharapkan memantapkan koordinasi, menghasilkan kerangka kebijakan penanganan pembangunan ketahanan pangan serta pengaplikasian ?dan pereplikasian program model? desa percontohan pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan.

Review Kepala Bappeda DIY (2014) kemiskinan DIY urutan 19 Nasional(10,96 %) dan 26? desa dinyatakan rawan pangan , 16 waspada dan 398 desa aman. Catatan ?monev terhadap 8 desa percontohan ditemukan masih adanya tumpang tindih program/kegiatan ?antar SKPD, namun demikian desa percontohan secara umum cukup berhasil dan dapat direplikasikan ke lain desa rawan pangan yang sinergis pada penangan kemiskinan DIY( pada 15 kecamatan? prioritas).

Menanggapi hal ini Didik Purwadi mengarahkan untuk restrukturisi kelembagaan dan penguatan koordinasi antar SKPD sejak musrebang, ?pemanfaatan ketersediaan hasil litbang, pendekatan analisis kebutuhan(need analysis) didalam mencari akar permasalahan, dan menggali keunggulan nilai kultur masyarakat Jogja Istimewa untuk diimplentasikan dalam program/kegiatan penguranan kemiskinan dan kerawanan pangan di DIY.

Pada acara tersebut juga dipresentasikan kiat Lurah Desa Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul Dra Ani Widayani ?yang membawa desanya menjadi juara tingkat nasional desa percontohan bidang ketahanan pangan(2014). (m99n)

?