BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

YOGYAKARTA (16/11/2015) ? Pagi ini bertempat di Gedung Willis Kepatihan Yogyakarta Pemda DIY bersama dengan Australia ? Indonesia Center (AIC), Monash University Australia telah menandatangani kesepakatan kerjasama dalam penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan. Penandatangan dilakukan oleh Sekda DIY Drs. Ichsanuri dan Mr. Paul Ramadge, Director AIC.

?

AIC merupakan sebuah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Australia pada November 2013 bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka di Australia dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan bisnis, pendidikan serta riset diantara kedua negara. Penjajakanya telah berlansung sejak bulan Juni 2014.

?

Dalam ucapan selamat datang di ruang kerjanya, Gubernur DIY, Sultan HB X menyampaikan bahwa momentum seperti ini adalah pertemuan yang sangat baik karena akan lebih menambah hubungan yang lebih erat antara warga masyarakat Indonesia dan Australia. Menurutnya, hal ini akan dapat menjadi wahana untuk saling menghargai antar sesama. ?Hubungan antar masyarakat jauh lebih penting daripada hubungan antar pemerintah dengan pemerintah?, tambahnya.

?

Sebagai pelaksanaan dari kerjasama antara Pemda DIY dengan AIC akan diselenggarakan sebuah Youth Musik Camp (pelatihan musik remaja) bagi pelajar berusia 15 hingga 20 tahun di Yogyakarta di tahun 2016 nanti. Pengajar pelatihan tersebut terdiri dari 5 musisi dari MSO (Melbourne Symphony Orchestra) dan 5 musisi dari Yogyakarta.

?

Di tahun 2016 mendatang juga akan diselenggarakan pementasan musik kolaborasi antara beberapa musisi yang tergabung dalam MSO Australia dengan peserta Youth Music Camp di Yogyakarta.

?

Selain itu akan diselenggarakan sebuah kelas master (short course) untuk pelajar dan seniman di Yogyakarta pada tahun 2017. Dan direncanakan di tahun 2017 sebuah pagelaran music dari seluruh musisi MSO Australia dan seniman dari Yogyakarta di Candi Prambanan atau tempat budaya atau bersejarah lainnya di DIY.

?

Sesaat setelah penandatanganan MOU, Gubernur yang didampingi oleh Sekda DIY, Kepala BKPM serta Kepala Dinas Kebudayaan DIY sempat menikmati beberapa symphony syahdu yang disuguhkan oleh 3 orang anggota MSO. (te*)

YOGYAKARTA (12/11/2015)? Kepala Biro Umum Humas dan Protokol, Haryanta, SH menerima kunjungan kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bersama rombongan, dan diterima?? di Ndalem Ageng Kepatihan Yogyakarta, kamis ( 12/11 )?

Sekundus,S,Sos, MM Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ? sebagai Ketua rombongan mengemukakan bahwa, maksud dan tujuan kunjungan tersebut adalah dalam rangka silahturahim juga ingin memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah guna meningkatkan wawasan serta kinerja di Daerah Provinsi Kalimantan Barat."ungkapnya''?

Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Haryanta SH, mewakili pemda DIY mengatakan bahwa pengelolaan keuangan DIY menggunakan sistem Akuntasi Akruel. hal tersebut akan mempermudah administrasi dan SPJ juga efesien tenaga.?

Ditambahkan oleh Kepala Biro UHP Setda DIY Haryanta,SH, secara berturut turut Pemerintah Daerah DIY memperoleh WTP, hal tersebut membuktikan bahwa pemda DIY dalam mengelola keuangan berbasis kinerja.

Acara dilanjutkan saling tukar informasi guna menambah wawasan yang lebih luas khususnya dalam pengelolaan keuangan, supaya setelah pulang nanti hasil kunjungan dari Pemda DIY bisa diterapkan di Kalbar.?

Tukar cenderamata antara Pemda Kalimatan Barat dengan Pemda DIY sebagai tanda mempererat persabatan dua Provinsi? tersebut.

YOGYAKARTA(12/11/2015) - Sebagai salah satu bentuk sosialisasi kebijakan dan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI di bidang pos, kegiatan Diseminasi ini mampu mewadahi serta menyerap aspirasi masyarakat luas terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai umpan balik, serta dapat diimplementasikan secara tepat. Selain itu, dengan adanya kegiatan Diseminasi Kebijakan semacam ini, dapat tercipta sinkronisasi antara peraturan yang dibuat Pemerintah Pusat dengan peraturan yang disusun oleh Daerah, demikian antara lain sambutan Sekretaris Daerah(Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Drs. Ichsanuri, dalam Pembukaan Pelaksanaan Desiminasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI (Kominfo) tentang tarif Layanan Pos Universal dan Formula tarif Layanan Pos Komersial, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Pos Telekomunikasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi DIY, Drs. Munarta,MM di Hotel Jambuluwuk, Yogyakarta Kamis (12/11)

?PT Pos Indonesia sendiri telah memiliki layanan , sekitar 4.075 Kantor Pos Online dan 24.674 unit point of sales, dengan sebarannya mencakup?? 100 persen Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, serta telah menjangkau hampir seluruh Kecamatan di Tanah Air. di seluruh Indonesia? lanjut Ichsanuri.

Layanan oleh PT. Pos Indonesia juga telah sedemikian beragam, mulai dari korespondensi, paket sampai dengan layanan pembayaran online. Menyadari akan datangnya tantangan dan persaingan akibat dari kemajuan teknologi informasi, para penyelenggara jasa pelayanan pos dituntut untuk kerja keras, serta dapat menjangkau target pasar yang sesungguhnya.

Kebijakan baru mengenai penyesuaian tarif layanan pos tersebut, bisa jadi belum sepenuhnya diketahui, dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Karena itu, kegiatan Diseminasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan secara komprehensif kepada masyarakat luas, terhadap substansi-substansi pokok yang terkandung dalam kebijakan dimaksud.

?Melalui kegiatan Diseminasi ini, dapat dicapai kesepahaman bersama mengenai berbagai peraturan perundangan yang berlaku di bidang pos, sebagai salah satu sarana pengembangan usaha dan pendidikan bagi masyarakat? pungkasnya.

Kepala Seksi? tarif Layanan Pos Komersiil Kementerian Kominfo RI, Dedi Husdiat menjelaskan,? Pelaksanaan Pelaksanaan Desiminasi Peraturan Menteri Kominfo tentang tarif Layanan Pos Universal dan Formula tarif Layanan Pos Komersial, diikuti 100 peserta dari Dinas terkait, serta Mahasiswa.

Diselenggarakan? tanggal 12 Nopember 2015 dengan maksud dan tujuan dalam rangka meeberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan yang kompfrehensif kepada kalangan masyarakat luas tentang kebijakan yang dibuat pemerintah dalm hal ini Kementerian Kominfo, kususnya tentang penataan tarif layanan pos universal.

Turut hadir Kepala Subdit Pertarifan Pos ?Kementerian Kominfo, Elzia Taher yang sekaligus bertindak selaku moderator pada acara diskusi, dengan nara sumber Suparno dari Asperindo, Ibrahim dari Kemenkominfo, dan dari PT Pos Indonesia Persero. (i8)