BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

YOGYAKARTA (19/11/2015)? ? Penyelenggaraan pilkada harus bebas dari segala bentuk intimidasi dan paksaan yang melibatkan penyelenggara, kontestan maupun masyarakat pemilih mulai dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, pemanggilan pemilih sampai penghitungan surat suara dan penetapan hasil. Adanya rekayasa manipulasi dan pelanggaran dalam pemilu harus dihindari gar semangat dan jiwa demokrasi tidak ternodai. Demikian arahan Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Ichsanuri di Grage Hotel dalam Rapat Fasilitasi Koordinasi Daerah Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2015 di DIY, Kamis (19/11).

?

Jumlah total 269 daerah akan mengikuti Pilkada serentak tahap pertama di tanggal 9 Desember ini, merupakan 52,2 persen dari jumlah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia.

?

Menurutnya, pilkada yang didasarkan pada UU No. 8 tahun 2015 memiliki beberpa keunggulan diantaranya adalah terciptanya sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, rakyat tidak perlu berulangkali untuk melaksanakan Pilkada, serta efisiensi biaya dan waktu.

?

Dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Drs. Beny Suharsono, MSi mengatakan bahwa tujuan diselenggarakan rakor tersebut adalah terdesiminasinya peraturan dan kebijakan terkait penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di DIY. Selain itu terjalinnya koordinasi pusat dan daerah dalam kesiapan penyelenggaraan Pilkada serta harmonisasi, sinkronisasi dan keterpaduan cipta kondisi keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada serentak. Ditambahkannya pula bahwa kegiatan ini juga dipergunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan daerah dalam upaya kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pilkada secara jujur, adil, transparan serta aman, tentram dan tertib disamping sebagai bahan pertemuan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda DIY).

?

Sebagai nara sumber dalam kesempatan tersebut Kasubdit Wilayah I Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Drs. Andi Bataralifu, Msi., AKBP Kaswanto, SPd dari Polda DIY, Kolonel Helmi dari Korem 072 Pamungkas.

?

Selain itu dihadirkan pula KPU DIY, Bawaslu DIY serta dari Bakeslinmas DIY pada kesempatan yang sama. (te*)

BANTUL(18/11/2015)? ? Dalam upaya stabilisasi harga dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, Pemerintah DIY melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) membangun Gudang Cadangan Pangan yang berlokasi di Gapoktan Patalan, Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Peresmian Gudang Cadangan Pangan dilakukan langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rabu (18/11).

Pembangunan Gudang tersebut merupakan kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dimulai sejak Tahun 2009 dan berlanjut sampai saat ini, dinilai berhasil oleh pemerintah. Pada tahun 2015 ini di DIY ada 6 gapoktan yang menerima bantuan LDPM, tersebar di 3 kabupaten, yaitu di kabupaten Bantul ada 2 gapoktan, di kabupaten Kulon Progo ada 2 gapoktan dan di kabupaten Sleman ada 2 gapoktan.

Gubernur DIY, dalam sambutannya mengingatkan kepada Gapoktan penerima dana bantuan LDPM diharapkan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya, agar hasil panen tidak jatuh dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas beras, dan dibawah Harga Referensi Daerah untuk komoditas jagung, kedelai, dan ubi kayu.

Kepala Badan Ketahan Pangan dan Penyuluhan DIY, Arofah Noor Indriyani juga menjelaskan pembangunan gudang ini bisa menjadi cadangan pangan bagi petani ketika masa paceklik tiba.

Di Indonesia pengaturan tentang pangan tertuang dalam UU No. 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan Pemerintah yang terbaru mengatur tujuh masalah pokok, yaitu (1) cadangan pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (2) penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat, (3) kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan, (4) distribusi pangan, perdagangan pangan dan bantuan pangan, (5) pengawasan, (6) sistim informasi pangan dan gizi, serta (7) partisipasi masyarakat.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur DIY. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Pj. Bupati Bantul, Pj. Bupati Sleman, Pj. Bupati Kulonprogo Kepala Kantor BI DIY, Kepala Badan Ketahanan Pangan RI, Kepala BKPP DIY, Kepala Bulog wilayah DIY, serta Ketua Gapoktan. (kh*).

YOGYAKARTA (18/11/2015)? ? Kepala Biro Hukum Setda DIY, Dewa Isnu Broto Imam Santoso,SH Menerima Kunjungan Field Trip SMP Dian Harapan Makassar Berserta Rombongan di terima di Wiyoto ProjoKepatihan Yogyakarta, Rabu (18/11).

?

Devri Mardiyanto Sebagai ketua Rombongan mengemukakan tujuan dan maksud adalah untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Kelas VIII setiap tahunya dan melaksanakan bakti sosial Di Candi Rejo serta belajar bagaimana tentang Keistimewaan ,Mengenai Alam DIY ungkapnya. ?

?

Kepala Biro Hukum Dewa Isnu Broto mewakili Pemda DIY mengucapkan terimakasih Atas Kepercayaan memilih Pemda DIY Sebagai Lokus Kegiatan Pembelajaran dalam rangkaian kunjungan lapangan semoga apa yang menjadi maksud serta tujuan dari agenda kunjungan kali ini dapat tercapai dan para siswa sekalian dapat berdiskusi, bertukar pengalaman serta menambah wawasan terkait biokrasi dan tata kelola Pemerintahan di lingkungan Pemda DIY .

?

Yogyakarta yang lekat dengan tagline barunya Jogja Istimewa, adalah kota dengan berbagai julukan dan predikat, diantaranya kota perjuangan, kota pendidikan, serta kota pusat budaya dan tradisi Jawa terkemuka di tanah Air. Visi Pembangunan DIY sebagaimana tertuang dalam RPJPD tahun 2005- 2025 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai pusat Pendidikan Budaya, dan daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat berbagai langkah reformasi birokrasi, sehingga dapat terwujud birokrasi yang handal dan Profesional .

Kunjungan di akhiri Dengan Tukar menukar Cendera mata (Nel)

?

Yogyakarta (17/11/2015)? ? Bertempat di Pracimosono Kepatihan Yogyakarta tepat pada pukul 10.00 digelar acara sosialisasi berupa dialog interaktif dalam rangka pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada hari Selasa (17/11) dengan narasumber tunggal Kepala Badan Narkotika Nasional RI Komjen Pol Drs. Budi Waseso, S.H.

Pada kesempatan tersebut, Budi Waseso menyampaikan beberapa himbauan antara lain, supaya mewaspadai penggunaan narkoba dikalangan keluarga sehingga sasaran utama kegiatan ini ditujukan kepada ibu-ibu khususnya anggota Dharma Wanita yang dapat secara langsung mencegah penggunaan narkoba pada lingkungan keluarga yang bisa terjadi pada anak-anak dan bisa terjadi pada suami mereka juga.

Hasil evaluasi BNN menyatakan bahwa Bandar narkoba yang berasal dari Luar Negeri ternyata tidak menggunakan narkoba sama sekali, namun mereka hanya bertujuan untuk murni bisnis belaka. Sedangkan bandar yang berasal dari Indonesia ternyata berasal dari orang-orang menengah ke bawah sekaligus sebagai pengguna narkoba. Sehingga Kepala BNN menghimbau agar masyarakat Indonesia supaya mewaspadai peredaran dan penggunaan narkoba serta mewaspadai pemecah belah bangsa melalui penggunaan narkoba. Maka dari itu kita harus melawan dan memberantas narkoba secara bersama-sama.

Lebih lanjut, Kepala BNN menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara lain, hukum di Indonesia sangat lemah sehingga penyelundupan narkoba di tahananpun masih terjadi. Oleh karena itu Buwas panggilan akrabnya, membuat trobosan baru mengenai ide-ide agar undang-undang tentang narkoba di Indonesia harus di tegakan dan ditegaskan.

Budi Waseso berpendapat bahwa ?UU Narkoba perlu direvisi supaya penegakan dapat berjalan efektif dan membuat orang jera tidak melakukan lagi?.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan membagikan voucher website ?Gerakan Nasional Tanpa Narkoba dan Mencerdaskan Anak Bangsa? yang bisa diakses oleh ibu-ibu dan keluarga agar memberikan manfaat. Voucher tersebut berisi antara lain resep masakan, pelatihan ujian nasional SD, SMP, SMA dan 10 bahasa yang dapat diakses sebagai pembelajaran.

Acara dipandu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY, Drs. Sulistiyo, SH. CN., MSi dan dihadiri oleh segenap anggota Dharma Wanita Persatuan dilingkungan Kepatihan Yogyakarta.(prb/skm)