Tanggal 20maret 2015 Aparatur dan Anggota DPRD se DIY Untuk Berpakaian Tradisional Jawa Yogyakarta
?
?
YOGYAKARTA(17/03/2015 ? Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memperingati berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Jumadilawal yang juga bertepatan dengan Hari Jum,at Pon Tanggal,20 Maret 2015 seluruh Bupati / Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD se DIY, Kepala Instansi Pusat yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Direktur RS.Grhasia/ Sekretaris DPRD/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/ Kepala BPBD di Lingkungan Pemerintah daerah daerah istimewa Yogyakarta untuk menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DIY cq Sekda DIY Nomor:025/1177 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Tahun 2015 dan menyusuli surat Edaran yang sama nomor : 0120 tahun 2015 tantang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta, Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 87 Tahun 2014,? tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta bagi Pegawai pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun Surat edaran tersebut di informasikan secara lengkap sebagai berikut:
1. Peringatan hari Berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dilaksanakan pada tanggal 29???? Jumadilawal,? berkaitan dengan hal tersebut penggunaan pakaian Tradisonal Jawa Yogyakarta dilaksanakan pada? tanggal, 29 Jumadilawal,? bertepatan pada hari Jum?at , 20 Maret 2015.
2. Peringatan hari Berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagaimana tersebut angka 1 (satu) diikuti dengan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta oleh Pimpinan dan Anggota DPRD se DIY, Pegawai pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY dan instansi Pusat di Daerah.
Demikian untuk menjadikan Perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
A.n Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
?
Sekretaris Daerah
TTD
Drs.Icshanuri
?
Didik Purwadi membuka Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) DIYYOGYAKARTA (16/03/2015) - Bertempat di Unit VIII Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin(16/06) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec membuka dan memberikan arahan Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
? ? Aparatur Negara Harus Nyawiji Greget Sengguh Ora MingkuhYOGYAKARTA (16/03/2015) Budaya pemerintahan ?SATRIYA? menjadi jiwa, semangat, dan untuk diaplikasikan oleh pegawai pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik. Demikian disampaikan oleh Drs. YB. Jarot Budiharjo Kepala Biro Organisasi Setda DIY dalam sosialisasi agen perubahan budaya pemerintahan bagi pegawai yang dihadiri para pegawai UPT se- DIY di Ruang rapat Unit IX Komplek Kepatihan Yogyakarta Senin ini (16/03). Lebih lanjut dikatakan, ?SATRIYA? merupakan nilai ? nilai yang terkandung dalam filosofi Hamemayu Hayuning Bawana. SATRIYA memiliki dua makna. Pertama, SATRIYA dimaknai sebagai watak ksatriya? yang memegang teguh ajaran moral sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh ( konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati dan bertanggung jawab). Yang kedua, SATRIYA sebagai singkatan dari Selaras, Akal budi luhur -? jatidiri, Teladan ? Keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, dan Ahli ? professional. Sementara Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto, S.IP menyampaikan perubahan sikap dalam reformasi birokrasi memerlukan komitmen dari berbagai pihak untuk mensukseskannya. Salah satunya dengan budaya pemerintahan SATRIYA. Adapun daya dukung yang seharusnya dimiliki untuk reformasi birokrasi Pemda DIY antara lain, komitmen kepala daerah, kesadaran dan kemauan jajaran birokrasi untuk berubah, perangkat nilai budaya lokal dan dukungan lembaga legislatif dalam reformasi birokrasi. Budaya pemerintahan SATRIYA diharapkan untuk membangun karakteristik diri untuk mendorong intrinsik dari dalam diri dan tidak anti terhadap kesejahteraan sehingga apabila dijalankan beriringan akan menciptakan pelayanan public yang bagus dan harmonis, tandas Arif. KRT H. Jatiningrat, SH menyampaikan, bahwa semangat seorang Satriya adalah semangat golog gilig yang dapat diartikan semangat persatuan dan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam falsafah jawa ?dikatakan Nyawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh yang berarti seorang aparatur negara dalam melayani masyarakat ?harus konsentrasi, semangat, percaya diri dan tidak melepas tanggung jawab. Dalam kesempatan ini KRT? Windyo Anindito menyampaikan makalahnya dengan judul ?Kearifan Lokal Budaya Jawa Kaitan Dengan Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA. (n*/i**)
? Kabupaten Sorong Terima Bantuan Seperangkat Gamelan dan WayangYOGYAKARTA (16/03/2014) ? PBB melalui UNESCO mengakui dan menetapkan bahwa musik gamelan maupun wayang kulit adalah warisan kekayaan budaya Indonesia yang bernilai adiluhung, demikian dikemukakan Wakil Gubernur Paku Alam IX di Bangsal Wiyoto Projo, Kepatihan Yogyakarta Hari , Senin (16/03) dalam acara serah terima seperangkat? gamelan Pelog Selendro dan seperangkat Wayang Kulit dari Pemerintah DIY kepada Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua. Wagub DIY berharap dengan bantuan yang diberikannya tersebut dapat lebih meningkatkan apresiasi masyarakat dan pelestarian warisan budaya yang ada di DIY di Kabupaten Sorong. Disamping itu dengannya akan semakin meningkatkan identitas Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya yang dimiliki serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya peninggalan leluhur. Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM melaporkan bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan masyarakat transmigran yang ada di Kabupaten Sorong yang telah ditindak lanjuti dengan MOU Nomor 21/SKP/2014 pada tanggal 27 November 2014 yang lalu. Sementara itu Bupati Sorong, Papua yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Bupati, Sukoharjono sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda DIY dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja? dan Transmigrasi DIY. Dengan seperangkat gamelan Pelog Slendro dan seperangkat wayang tersebut? diharapkan bisa dihidupkan kesenian yang lain seperti kethoprak dan sebagainya serta melestarikan kebudayaan Jawa yang ada di Kabupaten Sorong Papua. Serah terima ditandai dengan pemberian tabuh gamelan oleh Paku Alam IX yang diterima oleh Wakil Bupati Sorong, Sukoharjono. Dalam kesempatan itu Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DIY serta beberapa kepala SKPD di Lingkungan DIY turut serta mendampingi Wakil Gubernur DIY dalam kegiatan? tersebut.? Hadir dalam rombongon dari Sorong Papua adalah Ketua IKY (Ikatan Keluarga Yogyakarta)? dan Inspektorat Kabupaten Sorong. (t*) ? PANSUS IV DPRD NTB KUNJUNGI PEMDA DIY? YOGYAKARTA (13/03/2015) ? Kegiatan penanaman modal di DIY berkaitan dengan faktor potensi sumber daya alam, infrastuktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Guna mendukung hal tersebut Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta (BKPM DIY) mendirikan Jogja Invest untuk mempermudah hal tersebut. Demikian disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec saat menyampaikan sambuatan Sekda DIY Drs. Ichsanuri di Dalem Ageng Kepatihan Yogyakarta.Hari Jumat (13/03) saat acara penerimaan Kunjungan Kerja dari Pansus IV DPRD Provinsi NTB ke Pemda DIY. Lebih lanjut dikatakan, Jogja Invest menyediakan informasi mengenai peluang investasi, data, dan peraturan investasi di DIY. Untuk mendukung mempermudah layanan investasi terdapat pula Kantor Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (Gerai P2T) yang memberikan pelayanan satu pintu. Gerai P2T memberikan pelayanan 12 sektor dengan 64 jenis perizinan dan non perizinan. Hal itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi di DIY. Adapun maksud dan tujuan kunjungan Pansus IV DPRD Provinsi NTB,Ke Pemda DIY dalam rangka konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanaman modal. Demikian disampaikan H. Rumaksi, Ketua Pansus IV DPRD Provinsi NTB. Iklim penanaman modal yang kondusif menjadi salah satu poin penting yang ingin dipelajari Pansus IV DPRD NTB dari DIY. Mengingat masyarakat NTB tidak mudah menerima kebudayaan dari luar sehingga terkadang investor tidak merasa nyaman.?? Ungkap Rumaksi?? Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec menjelaskan bahwa Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menegaskan investor dipersilahkan masuk ke DIY dengan syarat pembangunan tidak boleh menggusur pemukiman penduduk sehingga tidak mengganggu penduduk lokal dan dapat berdampingan sehingga menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi kedua belah pihak. Pansus IV Provinsi NTB berharap dapat belajar banyak dari sistem pelayanan perizinan terpadu yang telah diterapkan DIY, apa yang didapat dari Yogyakarta ini supaya nantinya bisa diterapkan di Provinsi NTB, dengan cara menyempurnakan Raperda penanaman modal yang telah ada.(nr/skm)
HUMAS DIY ? |