BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

?JOGJA ISTIMEWA? edisi Rabu? (21/09) pukul 18.00 WIB mengusung tema ?Program E-Warung Mendukung Usaha Ekonomi Produktif Menghadapi MEA?. Talkshow yang dikemas dalam program JOGJA GUMREGAH hasil kerjasama dengan Bidang Humas Diskominfo DIY tersebut membahas mengenai cara pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat menggunakan E-Warung.

Talkshow disiarkan langsung melalui stasiun televisi TVRI Jogja dan dipandu oleh Artika Amalia. Narasumber talkshow kali ini adalah Kepala Dinas Sosial DIY Drs. Untung Sukaryadi, M.M. dan Kepala Cabang Bank BNI 46 Yogyakarta, R.Wawan Adinarmiharja. Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tegalrejo dan PKH Kecamatan Mlati turut serta menghadiri di Studio1 TVRI Jogja.

Drs. Untung Sukaryadi, MM menjelaskan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas pokok fungsi yaitu pengentasan kemiskinan. Kementerian Sosial mengubah suatu pemberian bantuan yang awalnya berbentuk cash money menjadi e-money. ?Kelebiham dari kartu tersebut adalah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kapasitasnya?, ungkapnya.

Dalam program E-Warung Kementerian Sosial berkerjasama dengan Bank BNI. Ini menjadi kerjasama mutualisme karena dalam program E-Warung ini Kementrian Sosial mendukung program BNI terkait gerakan non-tunai. Wawan menuturkan ?E-Warung sangat multifungsi. Kartu ini dapat dijadikan sebagai tabungan dan dengan menggunakan E-Warung pembelian kebutuhan pokok jauh lebih murah dikarenakan E-Warung bekerjasama dengan bulog?.(ajn)

Parampara Praja Bidang Pertahanan dan Tata Ruang mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) pagi ini di Bale Cepoko, Kepatihan Yogyakarta. Dengan mengusung tema ?Pengembangan Kawasan Malioboro Berbasis Keistimewaan DIY?. Acara ini di moderatori oleh Iswanto, SIP selaku Sekretaris Parampara Praja DIY.

Acara dibuka dengan sambutan Asisten Keistimewaan Setda DIY, Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec yang membahas tentang bagaimana membangun kawasan Malioboro yang menjadi kawasan wisata yang nyaman bagi warga dan wisatawan, serta tidak lepas dari unsur sejarah dan budaya. Dalam sambutannya, Didik menegaskan bahwa Malioboro merupakan bagian dari sumbu imajiner yang menjadi magnet daya tarik wisata dan yang menjadi peran utama ialah pejalan kaki, bukan kendaraan bermesin.

Mengacu kepada penjelasan diatas, Arief A. Zain, ST,M.Eg, selaku perwakilan dari Dinas PU & ESDM DIY, memaparkan 2 hal yang menjadi pokok permasalahan, yang pertama fungsional (sebagai ruang publik yang pesat dan tidak terarah). Eksploitasi ruang publik terlalu komersial. Kedua, filosofis (makna sejarah tidak terlihat), sehingga sulit untuk diapresiasi. Dari hal inilah muncul adanya strategi penataan Malioboro, yang meliputi :

1. Menata elemen fisik yang tidak secara langsung mengubah pola atau sistem? kegiatan yang ada.
2. Secara bertahap memindahkan beban kegiatan ke kawasan dan sub kawasan lain.
3. Secara bertahap memperkuat penanda filosofis kawasan (khususnya sumbu filosofis Malioboro)
4. Secara bertahap menata facade atau wajah kawasan, khususnya bangunan-bangunan.
5. Meningkatkan kualitas amaneteis kawasan.

Syarief Teguh Prabowo, ?S.STP selaku Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro Disparbud Kota Yogyakarta menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi UPT yaitu, Optimalisasi Kawasan Malioboro dalam Laksanakan Fungsi Pengembangan Pariwisata dan Budaya sebagai Suatu Kawasan yang Aman, Bersih, Tertib dan Indah.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi masalah dengan tugas pokok dan fungsi tersebut seperti, berbagai event kegiatan di Kawasan Malioboro sebagai event/promosi sangat kompleks, kemacetan kawasan Malioboro, kondisi sarana prasarana usaha, baik gerobak, tenda-tenda dan lapak yang kurang terawat, serta besaran ruang usaha bagi pedagang kaki lima yang memakan ruang bagi pejalan kaki.

Terkait hal tersebut, upaya yang akan dilakukan ialah penataan kawasan Malioboro dengan mengatur titik-titik tertentu yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan, penataan reklame, pemberian gerobak untuk para PKL yang bersifat parsitipasif dan penataan ruang antara pejalan kaki dan PKL.

Acara tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan rekan-rekan wartawan. (rzm)

?Menggali Potensi Laut dengan Cara yang Berbudaya?. Acara talkshow yang disiarkan langsung melalui stasiun televisi JOGJATV dan dipandu oleh Maya Sila, membahas mengenai cara berpikir masyarakat untuk memanfaatkan potensi laut.

Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa secara geografis penangkapan ikan sekarang ini sangat sulit karena kurangnya armada di pesisir pantai. Oleh karena itu akan dilakukan beberapa program yaitu membuat sosialisisasi kepada masyarakat serta mengajak petani untuk memberdayakan laut, menambah armada perahu nelayan untuk penangkapan ikan dan membuat pelabuhan.

Lebih lanjut dijelaskan, dari data inventarisasi di tiga kabupaten yaitu Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul mengenai kebutuhan pangan masyarakat, diperoleh hasil 5.900 ton per-tahunnya. Data tersebut belum real dan belum dieksploitasi oleh pantai selatan. Selain itu dari sisi konsumsi lebih tinggi daripada produksi ikannya.

Di lain pihak, Ir. Arofah Nur Indriani M.Si. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta menuturkan, ?Selain program dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan juga memiliki program yaitu, among tani yang terdiri dari ketahanan pangan, mandiri pangan dan kedaulatan pangan?. Ketahanan pangan merupakan ketersediaan pangan yang berasal dari dalam atau luar negeri, kemandirian pangan merupakan kemampuan dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang terakhir kedaulatan pangan ialah semua kegiatan diserahkan kepada daerah sehingga tidak ada ketergantungan dengan daerah lain. (mrt)

Tahun ini akan berlangsung Jogja International Batik Biennale 2016 (JIBB 2016) yang pertama kali, tepatnya pada 12-16 Oktober 2016, dengan mengusung tema Traditions for Innovations. Untuk selanjutnya event ini direncanakan akan diselenggarakan setiap 2 tahun.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata, pembuktian tanggung jawab dalam mendukung, melestarikan dan menumbuhkembangkan dari ditetapkannya Yogyakarta sebagai World Batik City oleh WCC (World Craft Council) pada tahun 2014. Karena jika dalam 2 tahun sejak penetapan tidak mampu menunjukkan, maka predikat tersebut akan diambil alih oleh daerah lain.

Tidak mudah untuk dapat meraih predikat tersebut. Ada 7 kriteria yang harus dipenuhi yaitu historis, orisinalitas, regenerasi, nilai ekonomi, ramah lingkungan, mempunyai reputasi internasional dan mempunyai persebaran luas.

?JIBB dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari 4 unsur (4 K), yaitu kampus, kraton, kaprajan, dan kampung. Kaprajan meliputi Disperindag DIY, Dispar DIY, Biro Umum, BLH, Disbud, Diskominfo dll. Dari unsur masyarakat, meliputi pengusaha batik, pemerhati batik. Kampus diwakili oleh UGM?. Demikian disampaikan oleh Dr.Ir Didik Purwadi, M.Ec selaku Ketua Umum JIBB 2016 dalam acara Jumpa Pers Jogja International Batik Biennale 2016 (21/9).

Perhelatan ini akan dihadiri oleh peserta dari berbagai penjuru dunia. Pada acara ini juga akan diselenggarakan berbagai diskusi, fashion show, pameran, dan kunjungan seni tentang batik khususnya dan seni kerajinan pada umumnya.

Diharapkan acara ini dapat membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki potensi budaya, seni dan ekonomi dan juga tingkat pendidikan yang setara dengan negara maju lainnya.

Acara jumpa pers yang bertempat di gedung Dekranasda, kompleks Kepatihan Yogyakarta ini dihadiri oleh perwakilan Disperindag, Dekranas, Herry Zudianto, SE.Akt, Robby Kusumaharta, Afif Sjakur, segenap tamu undangan dan rekan-rekan pers.

Dengan acara jumpa pers ini diharapkan teman-teman media dapat membantu gumregahnya acara ini. Sehingga gema acara ini dapat sampai ke level nasional dan internasional. 'Dari Jogja untuk Indonesia dan dari Jogja untuk dunia'.(nier)